Feed aggregator

Kasus Tawuran Pelajar Hunuth Diselidiki Polda Maluku, Netizen Heboh! Gengs, kali ini kita bakal ngulik serunya drama tawuran antar pelajar yang bikin heboh jagat maya. Di tengah suasana sekolah yang seharusnya nyaman, eh malah ada kejadian yang bikin miris di Hunuth. Lokasi yang seharusnya jadi tempat belajar, justru jadi arena pertempuran pelajar.

Tawuran ini bukan tanpa sebab, guys. Ada berbagai faktor yang memicu bentrokan antar pelajar, dan jelas ini jadi sorotan Polda Maluku. Mereka langsung turun tangan untuk menyelidiki kejadian ini, dan masyarakat pun merespons dengan beragam komentar di media sosial. Yuk, kita bahas lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi!

Latar Belakang Kasus Tawuran Pelajar

Belakangan ini, kasus tawuran pelajar di Hunuth bikin geger jagat maya dan bikin netizen heboh. Siapa sangka, pertikaian antar pelajar ini bukan hanya jadi masalah di sekolah, tapi juga menciptakan keresahan di kalangan masyarakat. Kejadian ini terjadi di Hunuth, sebuah wilayah yang dikenal dengan karakteristiknya yang unik dan beragam. Tawuran ini berlangsung pada sore hari, ketika para pelajar selesai menjalani aktivitas belajar mereka, dan menjadi sorotan karena dampak negatif yang ditimbulkannya.

Eh, ada kabar seru juga tentang Justin Herbert Viral, Foto Asmara dengan Pop Star Dunia Bikin Heboh. Dia baru aja bikin heboh lewat foto bareng penyanyi top dunia. Banyak yang penasaran, ini beneran pacarannya atau cuma gimmick? Yang pasti, sorotan netizen langsung mengarah ke mereka!

Faktor Pemicu Tawuran di Kalangan Pelajar

Tawuran antar pelajar sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang kompleks. Beberapa di antaranya meliputi:

• Persaingan Antar Sekolah: Rivalitas antar sekolah dapat menimbulkan ketegangan, sehingga memicu tawuran sebagai bentuk unjuk kekuatan.
• Pengaruh Teman Sebaya: Tekanan dari teman-teman untuk menunjukkan keberanian atau loyalitas seringkali menjadi alasan utama pelajar terlibat dalam tawuran.
• Media Sosial: Penyebaran informasi yang salah atau provokatif melalui media sosial dapat meningkatkan emosi dan memicu tindakan yang tidak diinginkan.
• Kurangnya Pengawasan: Minimnya pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua membuat pelajar lebih bebas melakukan tindakan yang berisiko.

Melihat faktor-faktor di atas, jelas bahwa tawuran pelajar di Hunuth merupakan masalah yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk sekolah, orang tua, dan pemerintah. Situasi ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh untuk mengurangi potensi terjadinya tawuran di masa depan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi para pelajar.

Proses Penyelidikan oleh Polda Maluku

Menyikapi kasus tawuran pelajar yang terjadi di Hunuth, Polda Maluku langsung bergerak cepat untuk mengusut tuntas semua aspek yang terlibat. Penyelidikan ini bukan hanya soal mencari siapa yang bersalah, tapi lebih dari itu, untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Yuk, kita bahas langkah-langkah yang diambil dan siapa saja yang terlibat dalam proses ini!

Di sisi lain, UGM Ubah Jadwal Acara Roy Suryo Cs. Banyak orang yang curiga ada tekanan politik di balik keputusan ini. Hmm, jadi penasaran kan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar universitas ini?

Langkah-langkah Penyelidikan

Polda Maluku telah melakukan serangkaian langkah strategis untuk memastikan bahwa penyelidikan ini berjalan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil:

• Penyelidikan awal dilakukan dengan mengumpulkan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang terlibat dalam tawuran.
• Pengumpulan bukti, seperti video rekaman dan foto-foto yang diambil oleh masyarakat sekitar saat kejadian.
• Pemeriksaan lokasi kejadian untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai situasi dan kondisi saat tawuran terjadi.
• Koordinasi dengan pihak sekolah untuk mendapatkan data siswa yang terlibat serta sejumlah informasi penting lainnya.
• Penyidikan lanjutan dilakukan untuk menentukan motif di balik tawuran ini.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penyelidikan, Kasus Tawuran Pelajar Hunuth Diselidiki Polda Maluku, Netizen Heboh

Dalam proses penyelidikan ini, ada beberapa pihak yang terlibat dan masing-masing memiliki peran penting. Di antaranya:

• Polda Maluku: Sebagai institusi yang memimpin penyelidikan dan pengumpulan bukti.
• Polsek setempat: Membantu dalam pengumpulan saksi dan data di lapangan.
• Guru dan pihak sekolah: Memberikan informasi tentang siswa dan kejadian di sekolah yang mungkin relevan.
• Masyarakat: Menjadi saksi kunci dan penyedia informasi yang membantu mempercepat proses penyelidikan.

Tahapan dan Hasil Penyelidikan

Berikut adalah tabel yang menunjukkan waktu dan hasil dari setiap tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Maluku.

Tanggal Tahapan Penyelidikan Hasil 1 Maret 2023 Penyelidikan Awal Saksi-saksi mulai dikumpulkan dan lokasi kejadian diperiksa. 3 Maret 2023 Pengumpulan Bukti Video dan foto-foto dikumpulkan dari masyarakat. 5 Maret 2023 Koordinasi dengan Sekolah Data siswa yang terlibat berhasil dikumpulkan. 7 Maret 2023 Pemeriksaan Lanjutan Motif tawuran mulai teridentifikasi.

“Keselamatan dan keamanan siswa adalah prioritas utama dalam penyelidikan ini.”

Reaksi Masyarakat dan Netizen

Kejadian tawuran pelajar di Hunuth ternyata menggugah beragam reaksi dari masyarakat dan netizen. Banyak yang langsung bersuara, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, yuk kita kupas gimana sih tanggapan orang-orang terhadap insiden ini. Masyarakat sekitar tampaknya sangat prihatin dengan kejadian ini. Banyak yang merasa bahwa tawuran pelajar bukan hanya masalah anak-anak remaja, tapi juga mencerminkan kondisi sosial yang lebih luas.

Gak mau ketinggalan, Justin Herbert juga jadi sorotan karena foto kencan dengan Pop Star Cantik. Netizen jadi heboh, banyak yang komen dan mengira-ngira hubungan mereka. Siapa yang sangka, dari foto ini jadi trending di semua platform sosial media!

Mereka mengharapkan adanya tindakan nyata dari pihak berwenang untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Selain itu, komentar dari netizen pun beraneka ragam, ada yang kritik keras, ada juga yang menyampaikan pendapat yang lebih ringan.

Komentar Menarik dari Netizen

Di media sosial, beragam komentar muncul sebagai respons terhadap berita tawuran ini. Beberapa netizen menyampaikan pendapat yang tajam, sementara yang lain mengungkapkan keprihatinan mereka dengan cara yang lebih humoris. Berikut beberapa komentar yang menarik perhatian:

“Kalau mau tawuran, mending di arena game aja, kan lebih seru dan nggak ada yang terluka!”

Wah, baru-baru ini BEI Catat IPO Jumbo, Investor Mulai Hitung Potensi Keuntungan nih, bikin investor makin semangat! Orang-orang lagi pada hitung-hitung potensi untungnya, bisa jadi peluang emas buat yang jeli. Siapa tau, ini bisa jadi momen panen cuan selanjutnya, kan?

“Sedih banget lihat anak-anak muda kita berkelahi, harusnya mereka bisa lebih kreatif dari pada tawuran.”

Kalau lagi nyari yang seru, jangan lupa cek situs togel online terpercaya. Banyak yang bilang, tempat ini bisa bikin kamu dapet info dan kesempatan yang menarik. Siapa tau, ada hoki di sana!

“Orang tua harus lebih aware sama pergaulan anak-anaknya, jangan sampai terlambat.”

Komentar tersebut menunjukkan bahwa netizen tidak hanya menyoroti masalah tawuran itu sendiri, tetapi juga mengekspresikan keprihatinan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. Respon yang beragam ini menandakan bahwa masyarakat memang peduli dan ingin terlibat dalam solusi untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari.

Kabar baik buat investor, karena Saham Astra Melonjak 10 Persen. Ini bikin investor pada buru-buru cek portofolio mereka, siapa tau ada yang bisa diambil. Momen-momen kayak gini emang bisa bikin pergerakan pasar jadi lebih seru!

Dampak Sosial Akibat Tawuran

Tawuran pelajar bukan cuma sekadar masalah remeh di kalangan anak muda. Ini adalah isu yang lebih dalam yang bisa mempengaruhi banyak aspek dalam komunitas. Setiap kejadian tawuran pasti meninggalkan jejak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan sekitar. Mari kita kupas dampak sosial yang ditimbulkan oleh tawuran pelajar ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi pendidikan serta lingkungan sekolah.

Dampak Terhadap Komunitas

Ketika tawuran terjadi, komunitas yang terdampak bisa merasakan dampaknya dengan jelas. Ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan:

• Kekhawatiran orang tua: Orang tua jadi lebih cemas tentang keselamatan anak-anak mereka, terutama saat anak-anak pergi ke sekolah.
• Stigma negatif: Sekolah yang sering terlibat tawuran bisa mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, yang membuat mereka kurang dihargai.
• Ketegangan antar komunitas: Tawuran dapat menimbulkan ketegangan di antara kelompok-kelompok pelajar, yang bisa berujung pada konflik berkepanjangan.

Pengaruh Tawuran Terhadap Pendidikan

Dampak tawuran juga terasa sangat nyata di dunia pendidikan. Beberapa pengaruh yang terlihat adalah:

• Menurunnya prestasi akademik: Ketika fokus siswa teralihkan oleh masalah tawuran, prestasi mereka di sekolah pasti akan terganggu.
• Peningkatan absensi: Banyak siswa yang memilih untuk tidak ke sekolah karena takut terlibat dalam tawuran.
• Lingkungan belajar yang tidak kondusif: Sekolah yang sering mengalami tawuran cenderung memiliki suasana yang kurang nyaman untuk belajar.

Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Tawuran

Untuk lebih memahami dampak yang ditimbulkan, berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kejadian tawuran:

Kondisi Sebelum Tawuran Sesudah Tawuran Prestasi Akademik Tinggi Menurun Absensi Siswa Rendah Tinggi Keamanan Sekolah Aman Rentan Stigma Sekolah Positif Negatif

Masyarakat perlu bersatu dalam mencegah tawuran pelajar agar dampaknya tidak semakin meluas.

Upaya Preventif untuk Menghindari Tawuran: Kasus Tawuran Pelajar Hunuth Diselidiki Polda Maluku, Netizen Heboh

Gengs, tawuran pelajar memang jadi salah satu isu hangat yang bikin kita semua merinding. Nah, buat mencegah kejadian kayak gini di masa depan, penting banget untuk kita cari solusi bareng-bareng. Yuk, kita bahas beberapa langkah yang bisa diambil oleh sekolah, orang tua, dan kita semua sebagai masyarakat untuk menjaga perdamaian di kalangan pelajar.

Peran Sekolah dalam Mencegah Tawuran

Sekolah punya tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan mental siswa. Nggak cuma ngajarin pelajaran, tapi juga harus jadi tempat yang aman dan nyaman. Beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah:

• Membangun kerjasama dengan orang tua: Sekolah bisa ngadain pertemuan rutin dengan orang tua untuk saling berbagi informasi tentang perkembangan anak.
• Program pembinaan karakter: Mengadakan program yang fokus pada pengembangan soft skills seperti komunikasi dan empati.
• Kegiatan ekstrakurikuler: Menyediakan banyak pilihan ekstrakurikuler yang positif, supaya siswa bisa menyalurkan energi dan bakat mereka dengan baik.

Peran Orang Tua dalam Mengatasi Tawuran

Orang tua juga nggak kalah pentingnya, guys. Mereka harus aktif terlibat dalam kehidupan anak-anak. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:

• Menjalin komunikasi yang baik: Orang tua perlu sering ngobrol dan mendengarkan apa yang terjadi di kehidupan anak-anak mereka.
• Mengawasi pergaulan: Penting buat orang tua untuk tahu siapa teman-teman anak mereka dan apa yang dilakukan saat hangout.
• Memberikan contoh yang baik: Dengan menunjukkan sikap dan perilaku positif, anak akan terbawa ke arah yang sama.

Program dan Kegiatan yang Mendorong Perdamaian

Menciptakan lingkungan yang damai sangat perlu, jadi kita bisa adain beberapa program yang seru dan bermanfaat. Misalnya:

• Jambore Perdamaian: Mengadakan acara jambore dengan tema perdamaian, di mana siswa bisa berkumpul, berdiskusi, dan ikut berbagai lomba yang mengedukasi.
• Workshop Resolusi Konflik: Mengajarkan teknik-teknik menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, supaya siswa tahu cara menangani perbedaan pendapat.
• Pendidikan Anti-Kekerasan: Mengedukasi siswa tentang bahaya kekerasan dan pentingnya hidup dalam harmoni.

Dengan semua upaya ini, kita harap tawuran pelajar bisa diminimalisir dan semua bisa saling menghargai satu sama lain. Yuk, kita jaga kebersamaan dan kedamaian di lingkungan kita!

Penutup

Jadi, setelah semua pembahasan ini, jelas bahwa tawuran pelajar di Hunuth bukan hanya sekedar masalah lokal, tapi juga mencerminkan banyak hal di kalangan anak muda kita. Upaya dari pihak berwenang dan peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Semoga, dengan adanya kesadaran bersama, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan damai. Stay safe, guys!

Panduan FAQ

Apa penyebab utama tawuran pelajar di Hunuth?

Penyebab utama tawuran ini diduga akibat permasalahan antar geng pelajar dan adanya provokasi dari pihak luar.

Bagaimana reaksi masyarakat terhadap kejadian ini?

Masyarakat menunjukkan reaksi beragam, banyak yang mengecam tawuran ini dan berharap ada tindakan preventif dari pihak sekolah dan pemerintah.

Apa langkah yang diambil oleh Polda Maluku?

Polda Maluku melakukan penyelidikan mendalam, termasuk wawancara dengan saksi dan pelajar yang terlibat.

Bagaimana dampak tawuran ini terhadap pendidikan?

Dampak tawuran ini cukup besar, mengganggu proses belajar mengajar dan menciptakan suasana yang tidak kondusif.

Apa saran untuk mencegah tawuran di masa depan?

Saran untuk mencegah tawuran adalah meningkatkan komunikasi antara sekolah, orang tua, dan pelajar serta mengadakan program perdamaian.

The post Kasus Tawuran Pelajar Hunuth Diselidiki Polda Maluku, Netizen Heboh appeared first on Sumber Berita | Jambi.

Le ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a annoncé la mise en œuvre d'un projet visant à accroître considérablement les colonies israéliennes dans la zone sensible E1, à l'est de Jérusalem. Ses détracteurs affirment que ce projet, gelé depuis des décennies, pourrait mettre fin à la viabilité d'un futur État palestinien. Quel est ce projet et pourquoi est-il si controversé ?

The unrest marks a sharp escalation after nine months of largely peaceful marches

Oppositionsführer Péter Magyar wirft Russland vor, mit Desinformation und Cyberangriffen Einfluss auf die ungarische Parlamentswahl 2026 nehmen zu wollen.

In its 80th year, the UN faces a significant crisis. Severe funding shortfalls are forcing the organisation to make cuts. However, the focus should not be solely on cost savings. Reform presents an opportunity to address unresolved challenges and to restructure the UN both institutionally and politically.

In its 80th year, the UN faces a significant crisis. Severe funding shortfalls are forcing the organisation to make cuts. However, the focus should not be solely on cost savings. Reform presents an opportunity to address unresolved challenges and to restructure the UN both institutionally and politically.

In its 80th year, the UN faces a significant crisis. Severe funding shortfalls are forcing the organisation to make cuts. However, the focus should not be solely on cost savings. Reform presents an opportunity to address unresolved challenges and to restructure the UN both institutionally and politically.

On both security and trade, the EU has drifted into the role of payer and middleman, financing arrangements that serve US priorities while limiting its own ability to act independently

Cassis stressed he had “repeatedly" made this offer to host during recent talks with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov

Finnish Prime Minister Petteri Orpo called the reports "truly sad news"

It was the second disruption in a week, after a Ukrainian drone attack on a pumping station in Russia’s Bryansk region briefly stopped flows last week

596438 OSCE is committed to empower youth and engage them in activities that promote gender equality. Munira Shoinbekova, OSCE Programme Office in Dushanbe

The OSCE Programme Office in Dushanbe (POiD) invites national public organizations operating in the Republic of Tajikistan to participate in an open competitive selection process for the implementation of an OSCE POiD project aimed at effectively and sustainably addressing gender-based violence and economically empowering women and girls in the Vahdat district.

A particular focus will be placed on refugees. Following a comprehensive needs assessment, the project will organize targeted information sessions on domestic violence (DV), other related topics, and refugees’ rights, as well as the services available to them. Based on the identified needs, the project will design and implement economic empowerment activities specifically tailored to the needs of the refugee community.

Detailed information, including the Terms of Reference and a list of required documents, can be obtained by sending a request to the following email address: IPA-TJ@osce.org.

If you need additional information or clarification on the application process, please contact Ms. Muhaiyo Kamolova at +992 37 265014/15/16/17/18.

The deadline for submitting the complete set of documents to participate in the application process is September 10, 2025, at 17:00 Dushanbe time.

Wagenknecht will no longer be represented in the party’s name

Fishermen in the LNG rich Afungi Peninsula in the Palma District of Cabo Delgado Province, northern Mozambique. The area is the site of major LNG projects, including the Mozambique LNG project. Credit: Justica Ambential

By Maina Waruru
NAIROBI, Aug 19 2025 (IPS)

Environmental campaign groups are confident that a suit filed in the United States, seeking to stop the country’s Export-Import Bank (EXIM) from the ‘unlawful’ lending of nearly USD 5 billion to the controversial Mozambique Liquefied Natural Gas (LNG) project, will succeed.

The groups, including Friends of the Earth U.S. and Justiça Ambiental/Friends of the Earth Mozambique, with representation from EarthRights International, filed a lawsuit and believe the financial transaction in March in a deal with the project owners, TotalEnergies, was rushed through to avoid going through requisite requirements.

It alleges that EXIM rushed through approval without conducting required “environmental reviews, economic assessments, and the required input by the public and US Congress.

“EXIM failed to follow its own Charter and federal law, setting a dangerous precedent for future decisions,” they said in papers filed on 14 July.

They allege that in February, President Donald Trump ‘illegally’ constituted EXIM’s acting Board of Directors without the US Senate’s consent, and weeks later, in March, EXIM’s improperly constituted “acting” board of directors announced final approval of the massive USD 4.7 billion loan.

The bank, they charged, entered the transaction despite the ongoing conflict and humanitarian crisis in Mozambique and the fact that the project operator, TotalEnergies, declared force majeure more than four years ago after a violent uprising.

The French oil giant has been unable to resume operations since.

“EXIM’s Board charged ahead with subsidizing the project, without considering the conflict and the harms the project will inflict on the environment and local communities, and despite multiple nations’ open investigations into allegations of serious human rights violations at the project site,” they added.

An EXIM spokesperson would not comment on the ongoing legal proceedings.

“The Export-Import Bank of the United States (EXIM) is aware of recent reports, letters, and inquiries regarding ongoing legal proceedings. As a matter of longstanding policy, EXIM does not comment on pending litigation,” the spokesperson said in an email. “EXIM remains committed to its mission of supporting American jobs by facilitating the export of U.S. goods and services. The Bank continues to operate in accordance with all applicable laws and regulations.”

According to Hallie Templeton, Legal Director of Friends of the Earth, EXIM is bound by a number of different federal laws that govern its actions and financing, including the Export-Import Bank Act, which is its charter.

“The US Congress placed a number of important limitations and procedural protections on EXIM’s activities, given the sensitive foreign policy, economic, and human rights issues that lending to foreign corporations for foreign projects can entail,” he explained.

“Among other things, this includes numerous notice and comment procedures, particular economic considerations to ensure EXIM isn’t harming the US economy, limitations on over-subsidization, the requirement that a quorum of Senate-confirmed members of the Board approve major transactions, and consideration of environmental and social impacts,” he told IPS News.

At the direction of Congress, EXIM also has put in place a number of important policies and procedures that govern the projects it finances and the conditions on which it does so. These include compliance with a number of important environmental and social standards and other safeguards.

“The acting board lacked legal authority to approve this loan. EXIM also failed to conduct mandated procedures and analysis under the National Environmental Policy Act and overall acted contrary to multiple provisions of the Administrative Procedure Act’s requirements on process and sound decision-making in the federal government,” Templeton explained.

Exim’s Act is clear as to how members of the Board are to be appointed. Those procedures weren’t followed in appointing the acting board, he said, adding that it was not clear whether President Trump’s intention for the appointments was so as to approve the loan.

“We cannot speak to the intent behind the way the President proceeded or the individuals he selected, but it was unlawful to bypass the Senate and appoint ‘acting’ members to the Board,” he noted.

He observed, “Likewise, rushing through the loan without federally mandated notice and comment or complying with the other legal requirements for final approval of a loan of this size was unlawful. EXIM should have taken these steps in any scenario.”

The financier’s “disregard of the law,” he said, is worsened by the ongoing conflict, allegations of grave human rights violations, and the numerous pending investigations, some of which specifically concern forces providing security to the project and the role of the project operator itself.

Friends of the Earth-US has the utmost confidence in the case’s success, especially given that EXIM has “violated multiple federal laws, with the board acting contrary to the ‘plain text’ of its Charter and other federal laws, ‘acting as if they are above the law.’”

“We are confident that they will be held accountable,” he added.

Through the US’s Freedom of Information Acts, it has been revealed that EXIM ignored the risks of Mozambique LNG when they approved the project in 2019/2020, and in 2025, they have not only ignored the risks but have also failed to follow the proper process, Kate DeAngelis, Economic Policy Deputy Director for Friends of the Earth US told IPS News.

Exim bank, she complained, did not want to provide the Congress or the public the time to comment because they know that this is a bad deal for American taxpayers.

“There are legal procedures and processes in place to ensure the U.S. Export-Import Bank does not waste taxpayer dollars on risky projects plagued by violent insurgencies.”

“Yet Exim—like the rest of the Trump administration—believes that it can operate outside the law. We will not stand by while it cuts health care and disaster aid so that it can give handouts to fossil fuel companies,” the official added.

“Exim’s Board’s illegal decision to subsidize this project, without even considering the risks to local people, let alone the serious allegations that project security committed a massacre at the project site, is beyond reckless. EXIM needs to do its job and actually consider the harms this project will inflict on local people,” said Richard Herz of EarthRights International

An Islamist insurgency in the Cabo Delgado province in northern Mozambique since 2017 has led to thousands of deaths and displacement of the civilian population in one of the bloodiest conflicts in Africa in the recent past.

While the Jihadist violence has diminished after intervention by regional forces, an attack was reported in the Meluco district of the gas region last March, indicating a province that is far from safe.

TotalEnergies suspended operations in the Mozambique LNG project in April 2021 due to the insecurity, leading to the withdrawal of personnel and a halt to construction, a decision directly linked to the escalating attacks by the militants in the province.

Last December, climate and environmental activists from Japan criticized the Japan Bank for International Cooperation (JBIC) for financing the LNG project to the tune of USD 3 billion in a loan signed in July 2024.

The groups, in a report, revealed that the bank supports the Mozambique LNG project directly with a USD 3 billion loan and through a loan of USD 536 million to Mitsui, a Japanese corporate group that is involved in the development.

“The Mozambique LNG Project is linked to violent conflict, has resulted in social injustices among Mozambican citizens, and is a potential source of massive carbon emissions,” the report noted.

It concluded that if it proceeded, despite becoming the biggest gas project in Africa, it would deliver low revenues to its host country and place the country at risk of liability if it failed.

IPS UN Bureau Report

 

Follow @IPSNewsUNBureau
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById({js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');   Related Articles

• Japanese Bank Criticized for Financing Mozambique LNG Project Blamed for Displacement
• Governments Using Billions of Public Funds to Subsidize Climate-Destructive Industries—Report

From 14 to 17 April 2025, the 7-Member delegation of the Committee on Security and Defence (SEDE) conducted a mission to Chișinău, Moldova and Odesa, Ukraine, reaffirming its strategic commitment to supporting the security, resilience, and democratic integrity of the EU's eastern partners and candidate countries. This marks SEDE’s second visit to Moldova in two years and SEDE’s first visit to Odesa since the start of Russia’s war of aggression against Ukraine.
Location : Chisinau (Moldova), Odesa (Ukraine)
SEDE mission report including the final programme
Source : © European Union, 2025 - EP

From 14 to 17 April 2025, the 7-Member delegation of the Committee on Security and Defence (SEDE) conducted a mission to Chișinău, Moldova and Odesa, Ukraine, reaffirming its strategic commitment to supporting the security, resilience, and democratic integrity of the EU's eastern partners and candidate countries. This marks SEDE’s second visit to Moldova in two years and SEDE’s first visit to Odesa since the start of Russia’s war of aggression against Ukraine.
Location : Chisinau (Moldova), Odesa (Ukraine)
SEDE mission report including the final programme
Source : © European Union, 2025 - EP

A 4-Member delegation of the Committee on Security and Defence travelled to Bosnia and Herzegovina to visit the EU’s EUFOR Althea operation. This was already the second visit of the SEDE Committee within two years (the last one as the Subcommittee in 2023) showing the keen interest of this committee to monitor the evolving security situation in a key country of the Western Balkans.
Location : Bosnia and Herzegovina
SEDE mission report including the programme
Source : © European Union, 2025 - EP

A 4-Member delegation of the Committee on Security and Defence travelled to Bosnia and Herzegovina to visit the EU’s EUFOR Althea operation. This was already the second visit of the SEDE Committee within two years (the last one as the Subcommittee in 2023) showing the keen interest of this committee to monitor the evolving security situation in a key country of the Western Balkans.
Location : Bosnia and Herzegovina
SEDE mission report including the programme
Source : © European Union, 2025 - EP

A 6-Member delegation of the Committee on Security and Defence (SEDE) travelled from 5 to 8 February 2025 to Israel and Palestine. This was the first mission of SEDE as a fully-fledged Committee, reflecting SEDE’s strong interest and commitment to supporting the scaling-up of EU support to the region, in particular through the two CSDP missions.
Location : Israel and Palestine
SEDE report including the programme
Source : © European Union, 2025 - EP

A 6-Member delegation of the Committee on Security and Defence (SEDE) travelled from 5 to 8 February 2025 to Israel and Palestine. This was the first mission of SEDE as a fully-fledged Committee, reflecting SEDE’s strong interest and commitment to supporting the scaling-up of EU support to the region, in particular through the two CSDP missions.
Location : Israel and Palestine
SEDE report including the programme
Source : © European Union, 2025 - EP